Semangat ?polisi sipil? sesungguhnya sejak awal telah menjadi ?brand image? lembaga kepolisian Indonesia tatkala didirikan pada 1 Juli 1946.
Namun, baru pada tahun 2002 semangat itu bisa terlembagakan, setidaknya secara legal.
Melalui Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No.2/2002), eksistensi dan peran Polri dikonstruksikan sebagai manifestasi dari tugas-tugas keamanan domestik melalui pendekatan polisi sipil.
Tuntutan atas peran dan fungsi Polri ini ternyata berjalan beriringan dengan tuntutan atas peneguhan prinsip-prinsip demokrasi, yakni menegakkan hukum dan menghormati hak-hak sipil, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.
Di sisi yang lain, kebutuhan dan eksistensi ?polisi sipil? tersebut harus berlangsung di tengah derasnya arus demokratisasi. Dalam konteks ini, perpolisian demokratis yang hendak dibangun seperti belum memiliki model yang jelas lantaran karakter demokratis di dalam masyarakat juga sedang berjalan.
Agenda reformasi polisi pada akhirnya harus berjalan dengan sejumlah dilema dan persoalan pada kedua sisi tersebut.
Melalui buku ini, dikupas lembaran-lembaran persoalan yang menyelimuti reformasi polisi, baik yang menyangkut aspek-aspek legal-formal (struktural), instrumental maupun kultural.

• BAGIAN 1 Penataan Kelembagaan dan Kultur Polri
• Bab 1. Penantian yang Panjang: Reformasi Polri Menuju Perpolisian Demokratik
• Bab 2. Dilema Reformasi Polri
• Bab 3. Quo VadisReformasi Polri
• Bab 4. TNI dan Polri Pasca Pemisahan: Analisis tentang Penataan Kelembagaan Politik dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia
• Bab 5. Polri dan Kultur Militer
• Bab 6. Upaya Mereduksi Budaya Militer dalam Pendidikan Polri
• BAGIAN 2 Politik dan Kesejahteraan Polri
• Bab 7. Mendesakkah UU Keamanan Nasional?
• Bab 8. RUU Keamanan Nasional dan Reposisi Polri
• Bab 9. Mengharap Hak Politik TNI/Polri
• Bab 10. Menyejahterakan Polisi
• BAGIAN 3 Reformasi Brimob Polri
• Bab 11. Reformasi Brimob Polri: Antara Tradisi Militer dan Kultur Polisi Sipil
• Bab 12. Reformasi Brimob Polri Di Simpang Jalan!!!
• Bab 13. Brimob Polri dan Harapan Masyarakat
• BAGIAN 4 Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri dan Terorisme
• Bab 14. Densus 88 AT Polri: Peran dan Koordinasi dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia
• Bab 15. Prestasi dan Anomali Polri
• BAGIAN 5 Intelijen Keamanan Polri
• Bab 16. Intelijen Negara dan Intelijen Keamanan: Perspektif Kepimpinan Politik dan Efektivitas Koordinasi
• Bab 17. Efektivitas Intelijen Polri dalam Negara Demokratis
• BAGIAN 6 Polri dan Perpolisian Masyarakat
• Bab 18. Implementasi Perpolisian Masyarakat Terbentur Realitas
• Bab 19. Perpolisian Masyarakat Berbasis Kultur Indonesia
• Bab 20. Community Policingdalam Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme
• BAGIAN 7 Polri dan Pencitraan
• Bab 21. Konflik Poso, Kamdagri, dan Citra Polri
• Bab 22. Faktor Determinan Polantas dalam Reformasi Polri
• Bab 23. Polwan dan Pencitraan Polri